Polres Asahan Dukung Peradilan Pidana Terpadu Berbasis TI

ASAHAN – Polres Asahan mendukung implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI).

Hal tersebut disampaikan Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradhana Elhaj saat menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum, di aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (9/1/2023).

SPPT-IT merupakan program pembangunan nasional yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024.

“Kami tentunya sangat mendukung program ini,” kata Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj dalam keterangannya.

Sebelumnya, kegiatan rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Asahan H. Surya.

Untuk mendukung program nasional tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah menetapkan 10 program prioritas yang dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2001 – 2026.

Salah satunya adalah program digitalisasi birokrasi yang merupakan upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efektif inovatif profesional dan akuntabel dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan mudah cepat efisien murah dan transparan.

“Kami akan menerapkan sertifikat elektronik yang diimplementasikan dalam tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi,” ucap Surya di hadapan para peserta yang terdiri pihak Polres Asahan, Kejaksaan, PN, Beacukai, Lapas dan BNN.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan publik serta mengelola informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Sementara itu, Kepala kejaksaan Negeri Asahan, Dedyng Wibiyanto Atabay menyebutkan progam ini untuk meningkatkan kualitas kerja, untuk mendukung program tersebut pihaknya memiliki aplikasi case management system (CMS).

“Aplikasi CMS ini untuk menjalankan fungsi proses penanganan perkara. Sehingga kita mengetahui sampai dimana perkara ditangani, ” ungkap Dedyng

Rapat juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh para penegak hukum masing-masing pihak memberikan pemaparan terkait di SPPT-IT tersebut. (ATV2)