Tempat Kita Berbagi Berita

Praktisi Hukum Minta APH Periksa Dana Keuangan Bumdes Di Seluruh Desa di Asahan

ASAHANTV | Tony Akbar Hasibuan SH MH : Perjanjian Apapun Kalau Melanggar UU, Batal Demi Hukum.

Melihat kasus sebelumnya terkait adanya penggelapan dana keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandreng, Kabupaten Asahan, praktisi hukum meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera periksa seluruh Bumdes yang ada di Kabupaten Asahan.

Diduga seluruh Bumdes yang ada di 177 desa di Asahan melakukan kesalahan dalam penggunaan atau pemanfaatannya oleh petugas Bumdes.

Tony Akbar Hasibuan SH, MH seorang praktisi hukum ini mengatakan apakah sumber dana Bumdes itu dari keuangan negara atau tidak, jika itu bersumber dari keuangan negara dan terdapat unsur kesalahan dalam penggunannya maka dapat pula dilanjutkan penerapan UU Tipikor.

“Kalau ada indikasi di 117 desa yang menyelewengkan dana bumdes, berarti laporan keuangan yang diajukan ke dinas PMD Asahan itu dimanipulasi,”ujarnya saat dikonfirmasi AsahanTV, Selasa (25/4/2023).

Tony menambahkan apabila ditemukan penyelewengan dana Bumdes oleh perangkatnya maka minta aparat penegak hukum periksa laporan keuangan Bumdes tersebut

“Minta aparat penegak hukum atau APH untuk memeriksa hasil laporan keuangan desa yang dilaporkan mereka,”tambahnya.

Terkait perjanjian kesepakatan bersama yang dilakukan Camat P.Bandreng dan Kepala Desa Taman Sari beserta para pelaku penggelapan dana Bumdes, Tony Akbar Hasibuan SH MH menilai batal demi hukum karena tidak sesuai UU.

“Perjanjian apa pun kalau melanggar UU, maka batal secara hukum, karena tidak sesuai syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 Kuhperdata,”sebutnya.(red)

bagikan