Tempat Kita Berbagi Berita

Rugikan Negara Rp 50, 4 M Pidmil Kejati Sumut Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Eradikasi Lahan PT PSU

Photo: Kajati Sumut Idianto SH MH pada konferensi pers terkait penahanan 3 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Eradikasi lahan perkebunan PT PSU, di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019-2020, Selasa (10/10/2023). Dok: Ist

ASAHANTV | Medan – Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidmil Kejati Sumut) menahan 3 tersangka perkara koneksitas yang melibatkan sipil dan oknum TNI.

Penahanan para tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019-2020 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 50.441.613.822 berdasarkan Laporan Hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik.

Demikian disampaikan Kajati Sumut Idianto SH MH didampingi Ka Otmilti Laksma TNI E Masuppey SH MH, Kaotmil I Medan Kolonel Laut (KH) Budi Winarno SH MH, Dan Pomdam I/BB Kolonel Cpm Zulkarnain SH, Kakumdam I/BB.Aspidmil Kol Chk Makmur Surbakri SH MH, Asintel I Made Sudarmawan SH MH, Aspidsus Anton Delianto SH MH dan Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH kepada wartawan pada konferensi pers, di Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Selasa (10/10/2023).

Adapun tiga tersangka yang terlibat dalam perkara koneksitas ini adalah Ir GZA, MBA (mantan direktur PT PSU), FMB (Wiraswasta) dan dari oknum militer Letkol TNI (Purn) Inf SHT.

Mantan Direktur PT PSU Ir GZA, MBA sudah ditahan lebih awal, pada Rabu (4/10/2023) lalu ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023.

“Dua tersangka lainnya FMB juga ditahan ke Lapas Tanjung Gusta, selama 20 hari ke depan sejak tanggal 9 Oktober 2023 dan tersangka dari kalangan milier Letkol TNI (Purn) Inf SHT dilakukan penahanan di STAL-TAHMIL (Instalasi Tahanan Militer) POMDAM I/BB Medan,” jelas Idianto.

Ketiga tersangka, lanjut Idianto, dijerat dengan primair pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi. (red)

bagikan