Aktivis Permata KPK dan Eks Sekjen BADKO HMI Sumut Minta APH Periksa PMD Dan Seluruh Anggaran Kepala Desa di Asahan
ASAHANTV | Kisaran – Terkait Bimtek sebanyak 145 kepala desa di Asahan ke Bandung beberapa hari lalu, Permata KPK Asahan, meminta aparat penegak hukum jangan tutup mata dan periksa semua anggaran kepala desa dan Dinas PMD Asahan.
Diduga Dinas PMD Asahan adalah promotor kegiatan bimtek tersebut yang dinilai telah menghambur-hamburkan uang rakyat dan tidak bermanfaat. Uang besaran dikutip menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp 15.000.000,” per desa itu, harus diperiksa kebenaran pengeluarannya.
Soleh Marpaung SH, Ketua Permata KPK Asahan didampingi Rudi Ritonga saat dikonfirmasi AsahanTV meminta APH untuk mengusut penggunaan anggaran semua desa di Asahan. Pihaknya menduga dinas PMD Asahan selaku promotor kegiatan bimtek tersebut hanya memanfaatkan kepala desa untuk bagi – bagi keuntungan.
Adapun uang yang terkumpul dan keuntungannya dalam bimtek itu hingga milyaran rupiah diduga dibagi-bagi kepada Pejabat tinggi di Asahan sebagai uang pengamanan.
“Kami meminta agar penegak hukum periksa seluruh anggaran kepala desa dan dinas PMD Asahan selaku promotor kegiatan bimtek,”ujarnya.
Soleh Marpaung menambahkan apabila APH tidak juga melakukan pemeriksaan, Permata KPK Asahan akan melakukan aksi unjukrasa dan menggalang masyarakat desa yang ada di Asahan.
“Bila perlu kami akan melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Bupati Asahan bersama masyarakat desa yang tidak menerima manfaat bimtek di Bandung tersebut,”pungkas Soleh.
Senada dengan Rudi Ritonga yang juga Eks Sekjen BADKO HMI Sumut mengatakan meminta persoalan Bintek kepala desa ke Bandung tersebut dibuka secara terang benderang dan ada prosesi yang kongkrit dengan persoalan Bimtek itu.
“Kami meminta persoalan Bimtek kepala desa ke Bandung tersebut dibuka secara terang benderang dan ada prosesi yang kongkrit dengan persoalan Bintek itu,”ujarnya.
Terkait bimtek atau bimbingan teknis seluruh kepala desa di Asahan secara teknis diduga hanya menjadi ajang Bancakan dana desa dan pelesiran kades saja, seharusnya kades di Asahan itu perlu bimbel, bimbingan belajar dari desa-desa di luar sumatera dalam efesiensi dan efektifitas dana desa.
“Kita ketahui bahwa kadis PMD adalah inisiator dari seluruh kegiatan bimtek kades di Asahan yang diduga ada kutipan buat beberapa orang pejabat pemangku kekuasaan di kabupaten Asahan. Sebab sampai saat ini kita melihat tidak ada output (hasil) yang cemerlang dari Bimtek yang dilakukan oleh kades.
“Kita mohonlah kepada Aparat penegak hukum jangan tutup mata, usut tuntas seluruh kegiatan bimtek yg diinisiasi kadis PMD Asahan. Kita sudah bosan dan geram melihat tingkah kadis PMD yang diduga hanya memanfaatkan Dana desa untuk kepentingan Golongan,”papar Rudi kesal. (ATV5)
